JENEPONTO, SULSEL- - Rupanya, masih terdapat beberapa warga miskin dan lansia yang diduga tidak tertangani dengan baik di Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Sebut saja, Dg Manisi, Dg Suada, Dg. Minalla dan Sangkana. Warga yang tergolong dalam kategori miskin dan lansia ini. Selain tidak tertangani dengan baik, juga diduga tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah.
Hal itu diketahui, seusai Ketua PB HPMT Jeneponto, Edi Subarga menggelar aksi sosial di rumah kediaman Dg Manisi di Kampung Conre, Kelurahan Bontotanganga, Kecamatan Tamalatea, Sabtu (17/4/2022).
Edi sapaannya mengatakan, Dg. Manisi ini tinggal seorang diri dengan kondisi cukup memprihatinkan dan butuh perhatian serius dari pemerintah, namun tidak pernah tersentuh bantuan.
Selain itu, Dg. Sauda yang juga warga Conre, Kelurahan Bontotanganga, tinggal seorang diri dengan kondisi serupa.
|
Baca juga:
Triwulan 1-2022, Ekonomi Sulsel Tumbuh 4,27%
|
Kata Edi bahwa Dg Suada hanya menggunakan cahaya lampu dari bensin. Ia pun mengaku bertahan hidup dari uluran tangan para dermawan.
"Tolonglah, Bagian sosial kemasyarakat, pemerintah, dinas sosial, capil, perhatikan itu masyrakatta kasihan, " tulis Edi di Grup whatsApp "TAMALATEA BONTORAMBA, sabtu [17/4 13:39].
Tak hanya itu, di Kelurahan yang sama, Rahmat Hidayat juga menemukan warga miskin bernama, Minalla dan Sangkana
Dari pengakuannya, bahwa yang bersangkutan tidak pernah mendapat bantuan sosial reguler.
Menurut Hidayat, warga tersebut berstatus janda memiliki keadaan sosial yang cukup memprihatinkan. Mulai dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ketidaklayakan rumah, sarana sanitasi dan kebutuhan air bersih.
Olehnya itu, Rahmat mengalamatkan agar perihal tersebut pihak pemerintah Kelurahan Bontotangnga pekah terhadap kondisi yang dialami warganya tersebut.
"Adakah solusi kareng, pernahji pihak kelurahan bontotangnga tinjau itu lokasi, beserta tim pendatanya, " tulis Rahmat di grup whatsApp yang sama.
Aktivis menduga bahwa warga dimaksud tidak tertangani dengan baik, bahkan. Tidak pernah tersentuh bantuan. Dan ini baru satu Kelurahan belum lagi di kelurahan/desa lain, pungkasnya.
Padahal dapat diketahui bersama dimasa pandemi ini, Pemerintah pusat tidak tanggung-tanggung menggelontorkan anggaran untuk penanganan COVID-19 mencapai Rp677, 2 triliun
Menkeu merinci termasuk di dalamnya adalah untuk belanja penanganan COVID, perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, Lansia, BPNT, logistik untuk sembako, bansos, serta BLT dana desa dan bantuan untuk UMKM.
Hal ini bertujuan agar bantuan sosial tersebut nantinya dapat berdampak positif dalam bidang Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Rakyat.
Laporan: Tim Investigasi Indonesiasatu.co.id
Editor: Syamsir
